DPR akan menolak rencana pemberian subsidi pertamax terkait kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Seperti di katakana oleh anggota komisi VII DPR Dito Ganinduto menilai, wacana pemberian subsidi pertamax agar harganya tetap Rp 8.000 per liter,justru akan menambah beban APBN. Sebetulnya salah satu cara untuk mengurangi disparitas harga adalah menaikkan harga BBM bersubsidi mencapai harga penghematan. Ada beberapa pihak yang tidak setuju jika rencana pembatasan BBM bersubsidi tidak di laksanakan. Sebab , akan semakin menyebabkan pembengkakan subsidi di APBN.
Sebelumnya , Universitas Indonesia (UI) , Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung melakukan kajian rencana pembatasan BBM dengan membentuk tim khusus yang di pempin oleh Anggito Abimanyu. Adapun opsi-opsi yang disiapkan , yakni opsi kenaikan harga premium. Bila dapat di kaji seberapa besar daya beli masyarakat untuk premium , apakah sampai Rp 5.000 per liter atau Rp 6.000 per liter. Dosen UGM pun melihat , harga pertamax bisa menembus angka Rp 12.000 rupiah per liter apabila harga minyak mencapai 120 dolar AS per barel. Untuk itu , pihakya mengkaji opsi pemberian subsidi sementara untuk BBM non subsidi tersebut atau tetap mengikuti harga pasar.
Dirjen Migas Kementrian ESDM Evita Herawati Legowo menegaskan , pihaknya tidak akan menelan mentah – mentah hasil kajian tim pengawas khusus yang di ketuai Anggito Abimanyu soal pembatasab BBM subsidi. Meski begitu hasil kajian dari Anggito tidak akan langsung di gunakan , namun di kaji dulu bersama DPR. Menurutnya , tim kajian tersebut akan melihatnya dari sisi akademisi. Sedangkan pemerintah akan mempertimbangkan dari sisi ekonomi , politik , anggaran dan sebagainya. Seharusnya bagi kalangan mampu tidak cengeng menhadapi rencana pembatasan BBM bersubsidi. Cengeng yang di maksud adalah masyarakat yang mampu sudah mengeluh dengan pengaturan BBM bersubsidi. Sebenarnya pemerintah sangat konsen menyangkut daya beli rakyat yang tidak mampu , kajian terhadap pembatasan BBM bersubsidi terus di lakukan sesuia dengan kesepakatan DPR.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan faktor – faktor secara menyeluruh. Misalnya , kalau tidak di lakukan pembatasan bagaimana dengan subsidi , dan kalau di lakukan bagaimana pengawasannya dan daya beli rakyatnya. Dana hasil penghematan BBM bersubsidi dapat digunakan untuk program kerakyatan , seperti program listrik untuk rakyat. Meski begitu Menkeu berharap pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan dengan hati – hati bisa berdampak inflasi. Sedangkan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi ini akan di monitor BPH Migas , Pertamina , dan jajaran pemerintah lainnya.
Sumber : Koran harian RAKYAT MERDEKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar